Pilar 4: Menavigasi Kompleksitas Keberlanjutan Industri Kelapa Sawit Indonesia

Mandat Ganda Kelapa Sawit Indonesia

Industri kelapa sawit Indonesia beroperasi di bawah sebuah mandat ganda yang kompleks dan seringkali kontradiktif.

Di satu sisi, sektor ini merupakan mesin ekonomi yang vital, menopang hajat hidup 16 hingga 25 juta orang dan menjadi penyumbang devisa ekspor non-migas terbesar bagi negara.

Di sisi lain, industri ini berada di pusat perdebatan keberlanjutan global, menghadapi sorotan tajam terkait dampak ekologis dan sosialnya.

Narasi yang seringkali disederhanakan menjadi pilihan antara ekonomi dan ekologi gagal menangkap realitas yang sesungguhnya: jalan ke depan bukan tentang memilih salah satu, melainkan tentang mengintegrasikan keduanya secara efektif dan bertanggung jawab.

Laporan ini berfungsi sebagai panduan berbasis bukti untuk memahami proses integrasi yang rumit tersebut.

Dengan mengadopsi kerangka "Tantangan dan Respons", laporan ini akan menyajikan analisis yang transparan dan didukung data, secara jujur mengakui besarnya tantangan yang dihadapi sekaligus menguraikan secara kritis substansi dari berbagai solusi yang sedang diimplementasikan.

Pendekatan ini bertujuan untuk membedah dinamika antara dampak industri dan upaya mitigasi, menawarkan pandangan yang seimbang dan bernuansa untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang masa depan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia.

Sebuah foto udara yang menangkap kontras tajam antara hutan primer yang lebat dan terlindungi dengan perkebunan kelapa sawit yang tertata metodis di sebelahnya. Gambar ini harus netral, melambangkan dilema penggunaan lahan yang menjadi inti dari isu keberlanjutan.

Konundrum Keberlanjutan: Mendiagnosis Tantangan Lingkungan dan Sosial

Untuk membangun respons yang efektif, diagnosis yang jujur dan akurat terhadap tantangan yang ada adalah prasyarat mutlak.

Bagian ini akan menetapkan dasar permasalahan dengan data kuantitatif dan kualitatif untuk mendefinisikan ruang lingkup isu-isu paling kritis yang dihadapi industri kelapa sawit.

Deforestasi dan Jejak Karbon: Menganalisis Tren dan Realitas Terkini

Tidak dapat dipungkiri, ekspansi kelapa sawit telah menjadi salah satu pendorong utama deforestasi di Indonesia selama dua dekade terakhir.

Analisis menunjukkan bahwa sektor ini bertanggung jawab atas sekitar sepertiga (3 juta hektare) dari total kehilangan hutan primer di Indonesia pada periode tersebut.

Realitas historis inilah yang menjadi sumber utama tantangan reputasi industri di panggung global dan menjadi titik awal dari setiap diskusi tentang keberlanjutan.

Namun, narasi ini menjadi lebih bernuansa ketika melihat data tren dari waktu ke waktu.

Selama hampir satu dekade, Indonesia berhasil mencapai pembalikan tren yang signifikan.

Data dari Trase menunjukkan bahwa deforestasi yang didorong oleh industri kelapa sawit mencapai puncaknya pada periode 2008–2012.

Setelah itu, terjadi penurunan yang konsisten dan substansial.

Pada periode 2018–2022, laju deforestasi tahunan untuk kelapa sawit industri turun menjadi 32.406 hektare per tahun, atau hanya 18% dari tingkat puncaknya.

Penurunan ini terjadi bahkan ketika produksi minyak sawit mentah terus meningkat, menunjukkan adanya kemungkinan pemisahan (decoupling) antara pertumbuhan produksi dan pembukaan hutan baru.

Meskipun demikian, kemajuan ini terbukti rapuh.

Data terbaru menunjukkan pembalikan tren yang mengkhawatirkan.

Laju deforestasi yang terkait dengan kelapa sawit sedikit meningkat pada tahun 2022, naik sebesar 18%.

Tren kenaikan ini berlanjut pada tahun 2023, di mana perluasan kelapa sawit mengubah sekitar 30.000 hektare hutan, sebuah peningkatan 36% dibandingkan tahun 2022.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah kenaikan ini juga terjadi di lahan gambut yang kaya karbon, dengan konversi seluas 10.787 hektare pada tahun 2023, naik 17% dari tahun sebelumnya.

Pembalikan ini, meskipun angkanya masih jauh di bawah puncak historis, sangat merusak kredibilitas industri karena terjadi di tengah tingginya harga CPO dan meluasnya komitmen keberlanjutan.

Pembalikan ini juga mengungkap kelemahan sistemis dalam tata kelola perusahaan dan keterlacakan rantai pasok.

Investigasi oleh The Gecko Project menemukan bahwa sebagian dari deforestasi baru ini terkait dengan "perusahaan bayangan" yang terafiliasi dengan produsen besar yang secara publik telah berkomitmen pada kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi (NDPE) dan merupakan anggota RSPO.

Praktik semacam ini menunjukkan bahwa struktur perusahaan yang kompleks dapat digunakan untuk menghindari komitmen keberlanjutan, menciptakan defisit kepercayaan yang signifikan dengan pasar internasional dan memberikan amunisi bagi para kritikus yang berpendapat bahwa mekanisme sukarela yang dipimpin industri tidaklah cukup.

Secara geografis, pusat deforestasi juga telah bergeser.

Jika secara historis Sumatera menjadi lokasi utama, dalam beberapa tahun terakhir deforestasi terkonsentrasi di provinsi-provinsi perbatasan yang kaya hutan di Kalimantan dan Papua.

Kedua pulau ini menyumbang 72% dari total deforestasi untuk kelapa sawit antara tahun 2018–2022.

Pergeseran ini mengindikasikan di mana upaya pemantauan, penegakan hukum, dan intervensi kebijakan harus difokuskan di masa depan untuk mencegah terulangnya pola deforestasi historis di wilayah-wilayah baru.

Infografis berupa grafik garis yang kuat berdasarkan data Trase atau Global Forest Watch, yang dengan jelas menunjukkan tingkat tahunan deforestasi yang didorong oleh kelapa sawit dari tahun 2001 hingga 2023. Grafik harus memvisualisasikan puncak, penurunan panjang, dan kenaikan kecil baru-baru ini, menceritakan kisah lengkap dalam satu gambar.

Tekanan pada Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Air

Dampak ekologis dari ekspansi perkebunan tidak terbatas pada tutupan hutan dan emisi karbon.

Konversi hutan tropis yang kaya secara biologis menjadi perkebunan monokultur secara inheren menyebabkan hilangnya habitat bagi spesies-spesies kritis, termasuk yang terancam punah seperti orangutan, harimau Sumatera, dan gajah Sumatera.

Kehilangan habitat ini adalah salah satu dampak yang paling terlihat dan menjadi pusat dari banyak kampanye lingkungan global.

Sebagai respons langsung terhadap tantangan ini, industri telah mengadopsi kerangka kerja ilmiah untuk mitigasi.

Pendekatan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value/HCV) dan Stok Karbon Tinggi (High Carbon Stock/HCS) telah menjadi standar emas.

Kerangka kerja ini dirancang untuk mengidentifikasi, mengelola, dan melindungi area-area di dalam atau di sekitar konsesi perkebunan yang memiliki nilai ekologis, sosial, atau budaya yang signifikan.

Ini termasuk habitat spesies langka, koridor satwa liar, kawasan tangkapan air, dan situs-situs suci bagi masyarakat adat.

Implementasi yang benar dari pendekatan HCV-HCS memungkinkan perusahaan untuk membedakan antara lahan terdegradasi yang dapat dikembangkan dan hutan atau area penting lainnya yang harus dilindungi.

Selain dampak terhadap keanekaragaman hayati terestrial, aktivitas perkebunan juga menimbulkan risiko polusi yang signifikan terhadap tanah dan air.

Terdapat dua ancaman utama. Pertama adalah limpasan (runoff) bahan kimia pertanian.

Penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak bijaksana atau berlebihan dapat terbawa oleh air hujan ke sungai dan sumber air di sekitarnya, yang berpotensi mencemari ekosistem perairan dan sumber air minum masyarakat.

Ancaman kedua, dan mungkin yang paling menantang secara operasional, adalah pengelolaan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (Palm Oil Mill Effluent/POME).

POME adalah produk sampingan dari proses sterilisasi buah sawit, yang dihasilkan dalam volume besar dan memiliki kandungan bahan organik yang sangat tinggi.

Jika POME dibuang ke badan air tanpa pengolahan yang memadai, dekomposisi bahan organiknya akan menghabiskan oksigen terlarut di dalam air, menyebabkan kondisi anoksik yang dapat mematikan ikan dan merusak ekosistem perairan secara masif.

Pengelolaan POME yang bertanggung jawab, seringkali melalui sistem kolam anaerobik dan aerobik atau teknologi penangkapan metana untuk menghasilkan biogas, adalah komponen penting dari operasi pabrik kelapa sawit yang berkelanjutan.

Foto resolusi tinggi yang berdampak dari spesies yang terancam punah yang berasal dari hutan hujan Indonesia, seperti orangutan yang mengintip melalui dedaunan. Tujuannya adalah untuk menciptakan jangkar emosional bagi konsep abstrak kehilangan keanekaragaman hayati.

Dimensi Manusia: Konflik Lahan dan Hak Tenaga Kerja

Keberlanjutan industri kelapa sawit tidak hanya diukur dari jejak ekologisnya, tetapi juga dari dampak sosialnya.

Dimensi manusia dari industri ini sangatlah signifikan, mencakup isu-isu kompleks terkait konflik agraria dan hak-hak tenaga kerja.

Sengketa lahan merupakan sumber gesekan sosial yang persisten.

Konflik ini seringkali berakar pada ketidakjelasan status kepemilikan tanah, tumpang tindih klaim antara konsesi perusahaan dengan tanah adat atau lahan garapan masyarakat lokal, serta keluhan historis yang belum terselesaikan.

Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), pada tahun 2020 saja, sektor perkebunan menyumbang 122 kasus konflik agraria, di mana 101 di antaranya didominasi oleh sektor kelapa sawit.

Penyelesaian konflik ini, seringkali melalui proses musyawarah untuk mencapai Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) atau Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), merupakan prasyarat fundamental untuk keberlanjutan sosial.

Sebagai sektor padat karya, industri kelapa sawit adalah penyedia lapangan kerja yang masif, mempekerjakan jutaan orang secara langsung dan tidak langsung.

Namun, di balik peran penting ini, terdapat tantangan dalam memastikan penghormatan terhadap hak-hak tenaga kerja.

Berbagai penelitian dan laporan telah menyoroti adanya isu-isu seperti upah yang tidak memenuhi standar, status hubungan kerja yang tidak jelas (misalnya, pekerja harian lepas tanpa jaminan sosial), kondisi kerja yang berat, serta dalam beberapa kasus historis, penggunaan tenaga kerja di bawah umur.

Memastikan kondisi kerja yang layak, upah yang adil, kebebasan berserikat, dan lingkungan kerja yang aman adalah pilar penting dalam agenda keberlanjutan, yang diakui baik oleh standar sertifikasi maupun kebijakan pemerintah.

Foto bergaya dokumenter yang penuh hormat dari sesi dialog formal antara perwakilan perusahaan dan para pemimpin masyarakat adat, mungkin sedang melihat peta bersama. Ini memvisualisasikan proses negosiasi dan PADIATAPA (FPIC) dalam aksi.

Merintis Jalan Berkelanjutan: Respons Multi-Cabang

Setelah mendiagnosis serangkaian tantangan yang kompleks, bagian ini beralih ke evaluasi kritis terhadap berbagai solusi dan kerangka kerja yang telah dikembangkan.

Respons terhadap isu keberlanjutan datang dari berbagai arah: mekanisme pasar melalui sertifikasi, intervensi kebijakan oleh pemerintah, dan program pendanaan strategis.

Arsitektur Tata Kelola: Peran Kunci Sertifikasi

Skema sertifikasi telah muncul sebagai mekanisme utama yang digerakkan oleh pasar untuk menerjemahkan prinsip-prinsip keberlanjutan yang abstrak menjadi praktik-praktik yang dapat diaudit di lapangan.

Di Indonesia, lanskap tata kelola ini unik karena didominasi oleh dua standar utama yang beroperasi secara paralel:

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang bersifat sukarela dan berskala global, serta Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang bersifat wajib dan berskala nasional.

Keberadaan sistem ganda ini menciptakan peluang sekaligus tantangan, seperti biaya sertifikasi yang tinggi yang memaksa produsen untuk memilih salah satu, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian target masing-masing skema.

Tabel: Analisis Perbandingan Skema Sertifikasi RSPO dan ISPO

Fitur	RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)	ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)
Tata Kelola	Organisasi nirlaba multi-pihak (produsen, pengolah, LSM, bank, peritel).	Dipimpin oleh pemerintah, berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia.
Cakupan	Sukarela (didorong oleh insentif pasar).	Wajib bagi semua perusahaan perkebunan dan pekebun di Indonesia.
Prinsip Utama	7 Prinsip (pembaruan 2024) berfokus pada Etika, Legalitas, Optimalisasi, Hak Masyarakat, Inklusi Pekebun, Hak Pekerja, dan Lingkungan. Penekanan kuat pada HCV/HCS dan PADIATAPA (FPIC).	7 Prinsip untuk perusahaan, 5 untuk pekebun. Fokus pada kepatuhan hukum, praktik pertanian yang baik, pengelolaan lingkungan, tanggung jawab ketenagakerjaan, dan peningkatan usaha berkelanjutan.
Pengakuan Global	Tolok ukur yang diakui secara global untuk "minyak sawit berkelanjutan", seringkali menjadi syarat untuk akses ke pasar Eropa dan Amerika Utara.	Terutama standar nasional yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan hukum di seluruh industri domestik. Kurang diakui secara internasional.
Area Tersertifikasi	5,2 juta hektare secara global di 23 negara. Di Indonesia, 2,42 juta ha per awal 2023.	5,68 juta hektare di Indonesia per Maret 2024, mewakili sekitar 37% dari total luas perkebunan.

RSPO: Standar Global dan Evolusinya

RSPO didirikan sebagai platform global untuk mempromosikan produksi dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan melalui model tata kelola multi-pihak yang unik.

Standarnya dibangun di atas tiga pilar utama: Manusia (People), Planet, dan Profit.

Seiring berjalannya waktu, standar ini terus berevolusi untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks.

Pembaruan Prinsip & Kriteria (P&C) pada tahun 2024 menandai langkah maju yang signifikan.

Peningkatan utama termasuk penyempurnaan pendekatan implementasi kerangka HCV-HCS untuk pencegahan deforestasi yang lebih efektif, serta penguatan persyaratan untuk inklusi petani kecil swadaya.

Standar yang diperbarui ini dirancang agar lebih jelas dan lebih mudah diaudit, dengan tujuan untuk memperkuat implementasi di lapangan dan meningkatkan akses pasar bagi petani kecil.

Upaya ini menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam mendorong partisipasi petani swadaya.

Data menunjukkan tren pertumbuhan yang luar biasa dalam jumlah petani swadaya di Indonesia yang meraih sertifikasi RSPO.

Jumlahnya melonjak dari sekitar 8.857 petani pada tahun 2021 menjadi lebih dari 34.403 petani pada tahun 2024.

Ini adalah bukti penting yang menunjukkan bahwa model sertifikasi global, jika dirancang dengan baik, dapat menjangkau dan memberdayakan produsen skala kecil, yang merupakan bagian krusial dari rantai pasok.

ISPO: Mandat Nasional Menuju Keberlanjutan Wajib

Berbeda dengan RSPO, ISPO adalah skema sertifikasi yang diamanatkan oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020, yang mewajibkan seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di negara ini untuk mematuhinya.

Fungsi utama ISPO adalah untuk menegakkan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, menjadikannya sebagai standar dasar legalitas dan praktik pertanian yang baik.

Dengan demikian, ISPO bertujuan untuk mengangkat tingkat kepatuhan seluruh industri, bukan hanya segmen yang berorientasi ekspor.

Namun, meskipun bersifat wajib, implementasi ISPO menghadapi tantangan besar.

Data per Maret 2024 menunjukkan bahwa lahan perkebunan yang telah tersertifikasi ISPO baru mencapai 5,68 juta hektare, atau hanya sekitar 37% dari total luas lahan sawit nasional yang mencapai 16,38 juta hektare.

Angka yang serupa, yaitu 35,6%, juga dilaporkan pada April 2024.

Kesenjangan implementasi yang besar ini bukanlah sekadar kegagalan dalam proses sertifikasi, melainkan sebuah indikator dari masalah struktural yang lebih dalam.

Salah satu syarat utama untuk mendapatkan sertifikasi ISPO adalah status legalitas lahan yang jelas.

Tingkat kepatuhan yang rendah secara langsung mencerminkan krisis legalitas yang masif di dalam sektor ini.

Sebuah audit pemerintah sebelumnya menemukan bahwa sekitar 81% perkebunan kelapa sawit beroperasi dengan melanggar peraturan, seperti berada di dalam kawasan hutan negara (Kawasan Hutan) atau tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) yang sah.

Dengan demikian, ISPO berfungsi kurang sebagai standar keberlanjutan tingkat lanjut dan lebih sebagai filter legalitas dasar—sebuah filter yang saat ini gagal dilewati oleh mayoritas industri.

Krisis legalitas ini menjadi risiko sistemik yang menghambat program pemerintah lainnya dan membuat rantai pasok Indonesia rentan terhadap peraturan pasar internasional yang ketat seperti EUDR (European Union Deforestation-free Regulation).

Intervensi Pemerintah: Kebijakan dan Pendanaan Strategis

Pemerintah Indonesia tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai agen aktif yang mendorong transisi keberlanjutan melalui pendanaan strategis dan rencana aksi nasional.

Instrumen utamanya adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), sebuah badan layanan umum yang mengumpulkan pungutan dari ekspor kelapa sawit dan menginvestasikannya kembali ke dalam program-program kritis untuk industri.

Peremajaan Sawit Rakyat (PSR): Mengatasi Dilema Produktivitas Petani

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah pilar strategi pemerintah untuk keberlanjutan.

Logika di baliknya sangat kuat: dengan mendanai peremajaan kebun-kebun sawit rakyat yang sudah tua dan tidak produktif menggunakan bibit unggul, produktivitas per hektare dapat ditingkatkan secara signifikan.

Hal ini akan meningkatkan pendapatan petani sekaligus mengurangi tekanan untuk membuka lahan baru untuk ekspansi.

PSR, pada dasarnya, adalah strategi utama pemerintah untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari deforestasi di tingkat petani.

Meskipun tujuannya strategis, implementasi PSR secara konsisten berada jauh di bawah target.

Data menunjukkan kesenjangan kinerja yang kronis.

Pada tahun 2024, realisasi program hanya mencapai 38.247 hektare dengan dana tersalur sebesar Rp1,295 triliun, sangat jauh dari target tahunan yang pernah dicanangkan setinggi 180.000 hektare.

Secara kumulatif, sejak program diluncurkan pada tahun 2017 hingga 2024, total realisasi hanya mencapai sekitar 360.000 hektare, atau hanya sekitar 25% dari target kumulatif jika target tahunan 180.000 hektare digunakan sebagai acuan.

Kegagalan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk sifat program yang "sukarela" sehingga bergantung pada minat petani, serta proses administrasi yang rumit.

Namun, akar masalahnya kembali pada isu legalitas lahan. Sama seperti ISPO, program PSR mensyaratkan petani memiliki bukti kepemilikan tanah yang sah (seperti Surat Tanda Daftar Budidaya/STDB atau Sertifikat Hak Milik/SHM) untuk dapat mengakses dana hibah.

Sejumlah besar petani kecil beroperasi di area abu-abu hukum, seringkali di dalam kawasan hutan negara, sehingga mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan.

Hal ini menciptakan sebuah lingkaran setan yang tragis. Petani tidak dapat mengakses dana PSR karena lahan mereka tidak legal.

Tanpa dana PSR, mereka tidak mampu melakukan peremajaan untuk meningkatkan produktivitas.

Terjebak dengan produktivitas rendah, mereka tetap rentan secara ekonomi. Status legal yang tidak jelas ini juga menghalangi mereka untuk memenuhi standar ISPO yang wajib.

Akibatnya, dua program pemerintah yang paling penting yang dirancang untuk membantu mereka menjadi tidak dapat diakses justru karena masalah mendasar yang seharusnya program-program tersebut bantu selesaikan.

Ini menunjukkan adanya kelemahan fundamental dalam strategi pemerintah, di mana kebijakan dirancang untuk petani yang sudah patuh secara hukum, sementara sebagian besar kelompok sasaran justru berada di luar kerangka hukum tersebut.

Tabel: Kinerja Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)

Tahun	Target (Hektare)	Realisasi (Hektare)	Tingkat Pencapaian
2024	70.000 - 120.000	38.247	~32-55%
Kumulatif 2017-2024	~1.440.000 (asumsi 180rb/thn)	360.000	~25%

Diplomasi Sawit dan Rencana Aksi Nasional (RAN-KSB)

Untuk mengatasi tantangan secara lebih holistik, pemerintah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB).

Ini adalah kerangka kebijakan payung yang bertujuan untuk menyelaraskan upaya berbagai kementerian dan lembaga, meningkatkan kapasitas pekebun, menyelesaikan sengketa dan status legalitas lahan, serta mempercepat sertifikasi ISPO.

Di tingkat internasional, BPDPKS juga mendanai upaya "diplomasi sawit". Upaya ini mencakup keterlibatan aktif dengan pasar global, melawan kampanye negatif dengan menyajikan data tentang kemajuan keberlanjutan, dan memastikan akses pasar bagi produk sawit Indonesia yang semakin berkelanjutan.

Foto petani kelapa sawit Indonesia yang sedang mengikuti sesi pelatihan yang disponsori pemerintah tentang praktik pertanian terbaik (misalnya, aplikasi pupuk yang tepat, pengendalian hama terpadu). Gambar harus menyampaikan pemberdayaan dan transfer pengetahuan.

Kesimpulan: Perjalanan yang Belum Selesai Menuju Minyak Sawit Berkelanjutan

Analisis terhadap pilar keberlanjutan dan lingkungan industri kelapa sawit Indonesia mengungkapkan sebuah narasi yang penuh dengan ketegangan dinamis.

Di satu sisi, ada kemajuan yang nyata dan terukur. Laju deforestasi telah berhasil ditekan secara signifikan dari puncak historisnya.

Kerangka kerja tata kelola yang kuat seperti RSPO dan ISPO telah mapan, menyediakan standar dan mekanisme untuk perbaikan.

Program-program strategis pemerintah seperti PSR, yang didanai oleh BPDPKS, menunjukkan adanya kemauan politik untuk mengatasi akar masalah produktivitas petani.

Namun, di sisi lain, terdapat kesenjangan implementasi yang kritis antara kebijakan dan praktik di lapangan.

Kesenjangan ini terbukti dari adanya sedikit kenaikan kembali laju deforestasi baru-baru ini, yang sebagian didorong oleh praktik tata kelola perusahaan yang lemah;

tingkat kepatuhan yang sangat rendah terhadap sertifikasi ISPO yang bersifat wajib; dan kinerja program PSR yang secara kronis berada di bawah target.

Perjalanan menuju industri kelapa sawit yang sepenuhnya berkelanjutan masih panjang dan menantang.

Berdasarkan analisis ini, beberapa langkah prioritas menjadi jelas:

Prioritaskan Legalitas Lahan: Hambatan paling kritis yang menghambat kemajuan di berbagai bidang adalah status kepemilikan lahan yang tidak jelas, terutama di tingkat petani. Upaya nasional yang masif dan sistematis untuk memetakan, mengakui, dan melegalkan lahan petani adalah prasyarat mutlak bagi keberhasilan program PSR dan kepatuhan ISPO. Tanpa menyelesaikan masalah fundamental ini, inisiatif keberlanjutan lainnya akan terus berjalan di tempat.
Perkuat Penegakan Hukum dan Keterlacakan: Munculnya "perusahaan bayangan" yang digunakan untuk menghindari komitmen NDPE menunjukkan bahwa janji perusahaan harus didukung oleh sistem keterlacakan yang ketat, transparan, dan dapat diverifikasi hingga ke tingkat perkebunan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, baik terkait legalitas lahan maupun komitmen keberlanjutan, sangat penting untuk memulihkan kepercayaan.
Harmonisasi dan Penyederhanaan: Perlu ada upaya yang lebih besar untuk menyelaraskan standar antara RSPO dan ISPO untuk mengurangi beban dan biaya bagi produsen yang ingin memenuhi keduanya. Selain itu, penyederhanaan hambatan administrasi untuk program PSR sangat penting untuk mempercepat penyaluran dana kepada petani yang paling membutuhkannya.

Pada akhirnya, perjalanan ini bukanlah tentang mencapai sebuah tujuan akhir, melainkan sebuah proses perbaikan berkelanjutan, adaptasi, dan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan.

Tantangannya nyata dan signifikan, tetapi kerangka kerja, mekanisme, dan kemauan politik yang ada memberikan dasar untuk optimisme yang berhati-hati, dengan syarat bahwa kesenjangan kritis antara ambisi dan implementasi dapat segera ditutup.

Karya yang dikutip

Lokasi:

RAJATANI.com