Studi Kasus Keberhasilan dan Tantangan PSR

Studi Kasus Keberhasilan dan Tantangan PSR

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) telah menunjukkan keberhasilan yang menjanjikan di beberapa daerah, namun juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk optimalisasi.

Studi Kasus Keberhasilan PSR

Salah satu contoh keberhasilan PSR yang menonjol adalah di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

Provinsi ini menjadi pelopor program PSR di Indonesia dengan capaian realisasi terluas, yaitu 59.329 hektar. 

Kabupaten Ogan Komering Ilir sendiri mencatat realisasi terluas di tingkat kabupaten, mencapai 27.955 hektar. 

Panen perdana di wilayah ini menunjukkan keberhasilan petani dalam mengubah pola pikir dari pengelolaan tanaman yang tidak produktif menjadi lebih produktif, berkat penggunaan benih unggul dan pola tanam yang ketat.

Studi kasus lain menunjukkan bahwa implementasi program PSR sangat membantu petani kelapa sawit, seperti yang terjadi pada KUD Tunas Muda di Kabupaten Siak, Riau. 

Petani di KUD ini, yang rata-rata memiliki tanaman berusia lebih dari 30 tahun dengan hasil produksi hanya 1.47 ton per hektar per tahun, sangat terbantu oleh program PSR. 

Program ini dapat diakses oleh petani yang tergabung dalam keanggotaan KUD Tunas Muda, menunjukkan pentingnya kelembagaan petani dalam memfasilitasi akses terhadap program pemerintah.

Secara nasional, pemerintah menargetkan peremajaan 180.000 hektar kebun kelapa sawit setiap tahun yang tersebar di 21 provinsi sentra peremajaan sawit rakyat. 

Hingga tahun 2021, BPDPKS telah menyalurkan Rp6.59 triliun untuk program PSR, berhasil meremajakan 242.537 hektar. 

Target yang lebih ambisius adalah 540 ribu hektar perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia hingga tahun 2022, dengan sebagian besar di Sumatera. 

Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dan potensi besar program dalam meningkatkan produktivitas sawit rakyat.

Tantangan dalam Pelaksanaan PSR

Meskipun menunjukkan keberhasilan, program PSR juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi:

• Kesenjangan Finansial: Salah satu masalah utama adalah kesenjangan finansial antara distribusi dana penanaman kembali dan fase produksi. Biaya peremajaan yang tinggi (sekitar Rp 28.318.069 per hektar untuk pola swadaya, atau Rp 51.490.000 per hektar untuk kemitraan hingga tahun ketiga) membuat petani kecil enggan berpartisipasi, terutama karena mereka harus menunggu 2.5 hingga 3 tahun hingga tanaman baru menghasilkan.
• Legalitas Lahan: Banyak petani mengalami kendala dalam aspek legalitas lahan, di mana nama pemilik berbeda dengan Surat Hak Milik, atau lahan berada di kawasan hutan. Ini menjadi hambatan besar untuk mengikuti program PSR yang mensyaratkan legalitas lahan yang jelas.
• Ketersediaan Bibit Unggul: Ketersediaan bibit kelapa sawit yang sah dan berkualitas masih langka di beberapa daerah, menyebabkan petani harus menunggu atau bahkan terpaksa menggunakan bibit ilegal yang merugikan.
• Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan: Petani masih kurang pengetahuan dalam praktik pertanian yang baik dan teknis peremajaan yang benar sesuai standar pemerintah, yang dapat berdampak pada produksi tanaman baru.
• Kelembagaan Petani yang Lemah: Beberapa institusi petani atau koperasi unit desa (KUD) masih lemah atau tidak beroperasi, yang menghambat akses petani terhadap program dan pendampingan.
• Syarat Administratif yang Kompleks: Banyaknya syarat PSR yang harus diurus menyebabkan pengajuan PSR terkendala bagi petani.
• Fluktuasi Biaya Input: Fluktuasi biaya pupuk dan pestisida menjadi tantangan bagi petani, terutama selama masa tunggu panen.
• Masa Tidak Produktif: Petani menghadapi tantangan biaya hidup selama masa peremajaan karena tidak adanya penghasilan dari kebun sawit yang diremajakan.

Strategi dan Solusi Mengatasi Tantangan

Untuk mengatasi tantangan ini dan mempercepat program, beberapa strategi dan inovasi telah diperkenalkan:

• Memperluas Pasar Terkait dan Meningkatkan Kerja Sama: Menciptakan lebih banyak peluang pasar bagi produk kelapa sawit dan meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait sangat penting untuk keberhasilan program.
• Mengintegrasikan Program dan Memperbaiki Infrastruktur: Mengintegrasikan program PSR dengan inisiatif terkait lainnya dapat menciptakan sinergi dan efisiensi. Perbaikan infrastruktur juga akan mendukung kelancaran pelaksanaan program.
• Memperkuat Proses Verifikasi: Memperkuat proses verifikasi akan memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang ditetapkan.
• Pendampingan dan Pelatihan: Dinas perkebunan kabupaten/kota perlu memberikan pendampingan aktif kepada kelompok tani, mulai dari penyusunan dokumen hingga proses verifikasi, serta memfasilitasi pelatihan dan penyuluhan terkait peremajaan bagi pekebun.
• Model Kemitraan dan Pembiayaan Alternatif: Mengembangkan model kemitraan avalis dengan perusahaan dan memfasilitasi pinjaman bank untuk menutupi kekurangan dana peremajaan dapat menjadi solusi. Petani juga didorong untuk memiliki tabungan peremajaan yang dikelola oleh KUD.
• Optimalisasi Pemanfaatan Mekanisasi: Penggunaan alat mesin perkebunan (alsin) melalui program TITAN (Taksi Alat Mesin Perkebunan) dapat menekan biaya usaha kelapa sawit dan mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja.
• Pemanfaatan Lahan Tumpang Sari: Lahan peremajaan dapat dioptimalkan dengan tumpang sari tanaman sela (misalnya jagung, kedelai) atau integrasi dengan ternak, sehingga petani memiliki sumber pendapatan selama masa tunggu panen.
• Revisi Regulasi: Revisi Permentan, seperti Permentan Nomor 19 Tahun 2023, bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses penanaman kembali, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi petani.

Selanjutnya......

Peran Pemerintah dan Dukungan Kebijakan

Lokasi:

Berbagi :