Pemerintah Indonesia memainkan peran sentral dan aktif dalam mengoptimalkan pelaksanaan program peremajaan kelapa sawit.

Peran Pemerintah dan Dukungan Kebijakan Peremajaan Kelapa Sawit

Hal ini diwujudkan melalui berbagai kerangka kebijakan, dukungan finansial, penyediaan sumber daya, pengawasan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, dan fasilitasi kolaborasi.

Kerangka Kebijakan dan Regulasi

Pemerintah telah menetapkan kerangka hukum yang komprehensif untuk memandu dan mendukung peremajaan kelapa sawit. Ini termasuk:

Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan: Mengatur definisi perkebunan dan kegiatan budidaya, menekankan pembangunan berkelanjutan, dan kerangka perencanaan perkebunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/Kb.330/5/2016 Tentang Pedoman Peremajaan Kelapa Sawit: Bertujuan untuk mengelola, memelihara, dan mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang produktif dan berkelanjutan melalui peremajaan. Regulasi ini mencakup aspek teknis peremajaan (penumbangan, pembibitan, penanaman, pemupukan), pengembangan kelembagaan petani (pelatihan, penguatan organisasi, kemitraan), dan elemen pendukung (survei perkebunan, sertifikat tanah, sertifikasi ISPO).
Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 3 Tahun 2022: Merupakan pembaruan dari Permentan sebelumnya (No. 15 Tahun 2020 dan No. 7 Tahun 2019), yang secara spesifik mengatur Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit. Regulasi ini menyediakan pendekatan alternatif untuk implementasi PSR, termasuk model kemitraan antara perusahaan besar dan petani kecil, untuk mempercepat program yang sempat berjalan lambat.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2020 Mengenai Persyaratan Pengajuan Usulan Peremajaan Sawit Rakyat: Menguraikan persyaratan spesifik bagi petani untuk mengajukan dana peremajaan, seperti menjadi bagian dari kelompok tani atau koperasi dengan minimal 20 anggota dan luas lahan minimal 50 hektar, memiliki hak atas tanah yang sah, dan menyediakan dokumentasi pribadi serta lahan yang diperlukan.

Dukungan Finansial dan Mekanisme Pendanaan

Pemerintah telah membentuk Dana Perkebunan Kelapa Sawit (DPKS) sejak tahun 2015 untuk menyediakan dukungan finansial bagi program peremajaan. Dana ini dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang beroperasi di bawah Kementerian Keuangan.

BPDPKS bertanggung jawab untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana sawit untuk meningkatkan kinerja sektor sawit Indonesia, termasuk dana peremajaan perkebunan kelapa sawit.

Hingga tahun 2021, BPDPKS telah menyalurkan Rp6.59 triliun untuk program PSR, berhasil meremajakan 242.537 hektar.

Target program ini adalah mencapai 540.000 hektar pada tahun 2022. Program PSR secara spesifik menargetkan perkebunan rakyat dengan kepemilikan lahan tidak melebihi 4 hektar per petani.

Pendanaan program ini juga berasal dari pungutan ekspor produk minyak sawit mentah (CPO), yang sebagian masuk ke perkebunan sawit skala kecil.

Petani yang lahannya dinilai layak akan mendapatkan bantuan maksimal Rp60 juta per hektar, yang mencakup biaya pembongkaran tanaman lama, pembelian bibit unggul bersertifikat, penanaman kembali, hingga perawatan awal.

Penyediaan Bibit Berkualitas dan Dukungan Pertanian

Kementerian Pertanian memberikan dukungan dalam bentuk bibit kelapa sawit unggul atau bersertifikat, yang diharapkan dapat menghasilkan produksi hingga empat kali lebih tinggi.

Mereka juga menyediakan bantuan bibit jagung dan kedelai untuk tumpang sari, memungkinkan petani memiliki penghasilan sembari menunggu panen pertama kelapa sawit setelah peremajaan.

Selain itu, kolaborasi antara Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Direktorat Jenderal PSP menginisiasi model taksi alat mesin perkebunan (TITAN), yang menyediakan alat mesin mulai dari pengolahan lahan, tanam, budidaya, hingga panen yang dapat diakses oleh petani melalui program SARPRAS BPDPKS atau melalui KUR.

Pengawasan dan Monitoring

Untuk memastikan implementasi program PSR yang efektif dan tepat, pemerintah, bersama pemangku kepentingan terkait, melakukan monitoring dan pengawasan.

Pengawasan dilakukan oleh dinas daerah kabupaten/kota, dinas daerah provinsi, Direktorat Jenderal Perkebunan, dan BPDPKS, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Monitoring dapat dilakukan secara berkala atau kapan saja, termasuk kunjungan langsung ke lokasi peremajaan untuk mengamati proses dari penumbangan tanaman tua hingga penanaman dan perawatan bibit unggul baru.

Kelompok tani dan koperasi diwajibkan untuk menyerahkan laporan kemajuan kepada dinas perkebunan setempat.

Ketidakpatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dapat menyebabkan tindakan dari Kementerian Pertanian, termasuk peringatan, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, dan pencabutan izin usaha.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pemerintah mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui program pendidikan, pelatihan, dan pendampingan, termasuk beasiswa dan penguatan institusi pendidikan di sektor kelapa sawit.

Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemandirian, keterampilan, profesionalisme, dan dedikasi pekebun, tenaga pendamping, dan masyarakat perkebunan kelapa sawit lainnya.

Kolaborasi dan Kemitraan

Pemerintah secara aktif mendorong kerja sama dan kemitraan antara perusahaan (sebagai inti) dan petani kecil (sebagai plasma) untuk mempercepat proses peremajaan.

Petani yang belum tergabung dalam kelompok tani atau koperasi juga didorong untuk segera bergabung, karena hal ini mempermudah pemerintah dalam hal pelaporan, pengawasan, pemberian pelatihan, dan penyaluran bantuan.

Koordinasi multi-pihak dengan asosiasi petani kelapa sawit, perusahaan perkebunan, serta dinas perkebunan di tingkat provinsi dan kabupaten juga terus dilakukan untuk mengakselerasi PSR.

Kesimpulan

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah inisiatif strategis dan multidimensi yang krusial bagi keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia.

Penurunan produktivitas kebun sawit tua, yang disebabkan oleh usia tanaman, penggunaan bibit ilegal, kurangnya pengetahuan budidaya, dan kepadatan tanaman yang tidak optimal, telah berdampak serius pada pendapatan petani dan daya saing nasional.

PSR hadir sebagai solusi komprehensif untuk mengatasi masalah ini, dengan tujuan utama meningkatkan produktivitas hingga 10 ton TBS per hektar per tahun, mempromosikan praktik berkelanjutan, dan mengurangi deforestasi melalui intensifikasi lahan.

Manfaat PSR sangat luas, mencakup peningkatan signifikan dalam hasil panen, peningkatan pendapatan petani yang berpotensi mengubah status ekonomi mereka dari subsisten menjadi komersial, serta kontribusi besar terhadap keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi kebutuhan pembukaan lahan baru.

Selain itu, program ini mendorong pemanfaatan biomassa yang dihasilkan dari proses peremajaan, membuka peluang ekonomi sirkular baru.

Pelaksanaan PSR melibatkan tahapan teknis yang cermat, mulai dari perencanaan matang, persiapan lahan intensif dengan metode tanpa bakar, pemilihan bibit unggul bersertifikat, hingga perawatan pasca-penanaman yang konsisten.

Setiap tahapan ini menekankan integrasi teknologi modern dan prinsip keberlanjutan.

Meskipun menunjukkan keberhasilan yang signifikan di beberapa daerah, seperti Sumatera Selatan dan Riau, PSR masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan finansial petani selama masa tunggu panen, masalah legalitas lahan, ketersediaan bibit unggul, serta keterbatasan pengetahuan dan kelembagaan petani.

Pemerintah telah merespons tantangan ini melalui kerangka kebijakan yang kuat, dukungan finansial dari BPDPKS, penyediaan bibit berkualitas, pengawasan ketat, pengembangan SDM, dan fasilitasi kolaborasi multi-pihak.

Secara keseluruhan, PSR bukan hanya program pertanian semata, melainkan investasi strategis dalam ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan Indonesia.

Keberhasilannya akan memperkuat posisi Indonesia di pasar global, meningkatkan kesejahteraan jutaan petani, dan membangun narasi kelapa sawit yang berkelanjutan di panggung dunia.

Sumber: